Implementasi prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia: Menyoal kasus “pencatutan” nama presiden

Amandemen UUD Tahun 1945 telah mengubah kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga negara, antara pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi yang sedang menduduki lembaga-lembaga tinggi negara. Penerapan sistem checks and balances dilakukan dalam rangka menata hubungan antar lembaga tinggi negara Indonesia. Dengan diterapkannya sistem checks and balances, jalannya pemerintahan diharapkan akan stabil, dijalankan secara efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan negara seperti yang telah digariskan dalam konstitusi. Sistem checks and balances juga diharapkan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu-individu yang sedang menduduki jabatan atau memegang kekuasaan negara. Penerapan prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia menghendaki adanya persamaan organ negara, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam Konstitusi. Pencatutan nama Presiden yang dilakukan oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunjukkan bahwa Presiden memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekuasaan DPR, padahal semestinya DPR sebagai lembaga negara harus menunjukkan fungsinya sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan controlling